Pemko Payakumbuh Suap Wartawan Modus Plesiran ke Batam.

PAYAKUMBUH

Baru saja semua pengadilan negeri serta unsur – Pemko dan Pemkab menggelar dekrarasi pencanagan pembagunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani ( WBBM ).

Namun tiba-tiba Pemko Payakumbuh melalui DisKominfo merencanakan akan studi komperatif ke Batam pada bulan Maret 2019 mendatang, turut mengajak beberapa wartawan yang bertugas di wilayah setemat dengan menggunakan Dana APBD sejumlah 300 Juta .

Salah seorang Wartawan Harian Eriwal Tanjung menilai cara pemerintahan kota Payakumbuh lewat Dinas Kominfo kota Payakumbuh memperlakukan jurnalis seperti ini berpotensi mengancam independensi jurnalis.

Dalam hal ini, Eriwal Tanjung menilai  kebiasaan pemerintah daerah, seperti Pemerintah kota Payakumbuh memberangkatkan wartawan  bisa diduga sebagai bentuk suap dan atau gratifikasi bermodus studi banding.

“Lebih baik APBD kota Payakumbuh itu digunakan untuk program kerakyatan bukan gratifikasi kepada jurnalis,” tuturnya .

“Dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik disebutkan, Wartawan Indonesia tidak boleh menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap,” tambahnya lagi.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh beberapa wartawan yang bertugas di wilayah Kota Payakumbuh mengatakan suap dan gratifikasi adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Hanya satu hal yang perlu dilakukan kota Payakumbuh yaitu dengan menghentikan memberi suap, gratifikasi atau apapun yang merusak independen jurnalis, sebab yang nama nya study banding tersebut itu menghabur-haburkan Uang negara dengan bersenang-senang yang seharus tidak di lakukan .

Ditambahkannya lagi supaya badan yang berwenang di bidang ini dapat meninjau ulang, sehingga terciptalah Pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai mana yang di canangkan oleh Presiden RI. ( TIM )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *