Ketua PWI Agara Tuding Raidin Pinim Bupati Itik.

KUTACANE.

Dua tahun dianggarkan soal pengadaan itik (bebek), persisnya 2018 dan 2019 nyaris belasan milyaran anggaran APBK terserap untuk pengadaan itik, tak pelak hal itu membuat salah seorang di Aceh Tenggara dengan lantang angkat suara menyebut Raidin Pinim,”Bupati Itik”.

Pasalnya, tidak saja sumber anggaran APBK saja yang digunakan untuk pengadaan Itik tersebut, di tahun 2018 lalu, dari 385 Desa yang ada di Agara, melalui Perbup Raidin Pinim mengeluarkan kebijakan untuk penganggaran Pemmbelian itik menggunakan Dana Desa Tahun 2018 lalu.

Hal inilah yang disampaikan Ketua PWI Agara Jumadi, kepada awak media, di kantornya, Jum’at (26/05)

Menurutnya, pengadaan itik itu terkesan tidak jelas, juga menguntungkan pihak tertentu.

Hal ini terindikasi dari pagu anggaran untuk pembelian setiap ekor itik tersebut, diduga kuat ada tidak sesuai harga pasar setiap ekornya yang hanya senilai Rp 40 ribu per-ekornya untuk sejenis yang dimaksud, sedangkan yang dianggarkan oleh “Bupati Itik”. kata ketua Jumadi sekitar Rp 90 ribu wajar diduga ada unsur mark-up anggaran timpalnya.

Tak ayal hal ini, dari pengadaan itik tersebut hanya menguntungkan pihak rekanan (kontraktor) yang terpilih menjadi pemenang dari pengadaan itik tersebut, diduga kuat profit (keuntungan) pihak rekanan pengadaan itik itu mencapai angka yang cukup fantastis, sudah seharusnya pihak aparat hukum mulai melirik kasus pengadaan itik ini.

Selain itu, parahnya lagi, bahwa diduga kuat penerima manfaat dari pengadaan itik tersebut hanya dinikmati oleh segilintir orang yang merupakan kerabat dan handai tolan dari “Bupati Itik”, Raidin Pinim, hal ini seakan bertolak belakang dari Janji Kampanye, bahwa itik itu bakal dia bagi rata ke seluruh masyarakat Aceh Tenggara

Ketua PWI menambahkan lagi, di tahun 2018 lalu, ada sekitar Rp 4, 5 Milyard pengadaan itik itu, di tambah pengadaan itik di setiap desa di Agara berkisar Rp 70 juta, sedangkan di tahun 2019 ini, ada sekitar Rp 8, 7 Milyar yang dianggarkan untuk pengadaan itik tersebut.

Jika dihitung-hitung total pengadaan itik di dua tahun anggaran tersebut mencapai Rp 13 Milyard lebih, bisa dibayangkan dengan angka yang cukup tinggi tersebut digunakan untuk pengadaan itik, bisa-bisa Aceh Tenggara bakal menjadi produsen itik.

Tapi hal itu seakan hanya bakal menjadi isapan jempol belaka, dan mimpi di siang bolong, ditengarai tuding Jumadi ratusan ribu ekor itik itu, bakal masuk ke kuali warga Agara saja, karena jelas, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak menyertai pembinaan terhadap program pengadaan itik itu, dan itu faktanya, pungkas Ketua PWI mengakhiri komentarnya.(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *