GMNI Agara Sebut Referendum Aceh Dipolitisasi

KUTACANE

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tenggara sebut wacana referendum yang terlontar dari seorang Muzakir Manaf selaku Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) hanyalah sebuah bentuk dari politisasi politik Indonesia.

Muzakir Manaf menggaungkan kata Referendum Aceh pada saat memperingati Haul Wali Nanggroe Alm. Tgk Muhammad Hasan Ditiro ke-IX di Amel Convetion Hall Banda Aceh beberapa waktu lalu. Lantas pernyataan pria yang akrab disapa dengan Mualem ini pun menjadi perbincangan hangat disetiap kalangan masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tenggara.

Wacana referendum tersebut ialah untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dalih bahwa Indonesia sudah tidak aman lagi karena genjar-genjornya kisruh isu politik, sehingga ditakutkan akan dijajah oleh asing.

Reza Eka Patra selaku ketua GMNI Aceh Tenggara menganggap ungkapan Mualem tersebut tampak tidak beralasan. Pasalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang kuat, dan mustahil dijajah kembali oleh pihak asing

” Rasanya Mualem hanya membual” Ujar Reza saat dikonfirmasi pada Kamis (30/5).

Dalam hal ini dia mengatakan tidak sepakat kalau referendum itu disuarakan karena mengacu kepada UU Nomer 11 Tahun 2006 dan tentang ke Otonomi Khususan Aceh. Aceh sudah di desentralisasikan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Untuk lebih detailnya bisa dilihat didalam UU No. 11 tahun 2006 pada pasal 7 ayat (1) dan pada pasal 15 Ayat (1)-(13), disini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintahan aceh sepenuh sudah di serahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Aceh sendiri, lanjutnya.

Selain itu Reza juga melihat dengan di angkatnya isu referendum ini seakan-akan ini adalah manuver politik Mualem, saja mengingat dia adalah Penasehat Badan Pemenangan (BPN) Pasangan Capres dan cawapres Prabowo-Sandi.

Di sisi lain, Reza juga mengaitkan isu referendum Aceh dengan Dana Otsus yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Provinsi Aceh dari Tahun 2008 hingga 2018 dengan jumlah sekitar Rp. 66, 5 Triliun.

Meskipun begitu dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 Provinsi Aceh tetap menjadi Negara termiskin nomer satu di pulau Sumatera dan diurutan ke enam seluruh Indonesia.

Reza Juga bertanya, apakah dengan dilakukannya referendum ini, Aceh akan mampu menekan angka kemiskinan yang ada di Aceh?. Berdasarkan data BPS Aceh tahun 2018, angka kemiskinan di Aceh masih berada pada 16,9 persen. Selain itu, jumlah penduduk miskin bertambah dari 829 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 839 jiwa pada tahun 2018.

Dari data ini Reza mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 10 ribu jiwa setiap tahunnya. Meskipun sudah dapat Otsus dari pusat tapi Aceh tetap tidak mampu mengurangi angka pertumbuhan kemiskinan yang kian terus meningkat.

Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu banyaknya pejabat eksekutif dan legislatif yang secara berjamaah melakukan tindakan Korupsi. Dan yang kedua ialah banyaknya program pemerintahan yang tidak tepat sasaran.

Bahkan sejak tahun 2008, tidak ada alokasi Otonomi khusus yang jelas. Bahkan rencana induk pemanfaatan dana Otdu Aceh baru dibuat pada tahun 2015 silam. Dalam hal in Reza menyebutkan bahwa dana otsus tidak menyetuh sektor riil.

Reza juga mengajak Para Elit dan Tokoh KPA/GAM dan Pemuda/Mahasiswa. yang ada di Aceh memberikan pemikiran ide dan gagasannya mengingat dana dana otsus akan berakhir pada tahun 2027. (Dika)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *