Amri Sinulingga “Pemkab Agara Langgar Aturan KASN,”

KUTACANE

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dinilai telah mengabaikan surat KASN tentang pelanggaran di penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di ruang lingkup Pemkab.

Hal ini yang diungkapkan Ketua LSM Gerakan Peduli Lingkungan dan Anti Korupsi (GPLAK) Agara, Amri Sinulingga, melalui telepon selulernya, kepada awak media, Minggu (07/07).

Meski KASN telah menujukan langsung
surat dengan nomor : B-1956/KASN/6/2019 tanggal 19 Juni lalu kepada Bupati Drs Raidin Pinim, MAP, namun diacuhkan Bupati

“Untuk penetapan pelantikan sudah ada ketentuan, seperti sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (eselon III/b) paling singkat menjabag selama tiga tahun. ” Serunya.

Kendati demikian Pemerintah Kabupaten Agara tetap membandel melantik PPT Pratama tanpa memperhatikan terhadap acuan persyaratan yang sudah direkomendasikan oleh KASN. Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang dilantik tersebut menjabat eselon III. B kurang dari tiga tahun.

Adapun para pejabat tersebut ialah Julkifli, S. Pd, M. Pd, Ramisin, SE, Sahidin Basri, SKM, M. Kes dan Bakri Sahputra, S. Pd, M. Si.

Berdasarkan hal tersebut panitia seleksi terbuka dianggap tidak mampu dan tidak cermat serta tidak berkompeten dalam mengevaluasi riwayat jabatan peserta dalam tahapan administrasi sehingga kedepannya berpotensi menimbulkan masalah serta kecacatan dikemudian hari.

Disisi lain, berdasarkan pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS disebutkan : Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama dari PNS antara lain sedang atau sudah oernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 tahun. Dari hal ini Bupati Agara sudah dianggap mengangkangi Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dari surat KASN tersebut, Bupati Agara diminta untuk meninjau kembali keputusan penetapan 4 orang PPT Pratama dengan mempedomani peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Selain itu sesuai dengan Nota Kesepahaman antara KASN dengan BKN tentang Kerjasama Kelembagaan Dalam Rangka Implementasi Manajemen ASN Nomor: 01/MoU.KASN-BKN/9/2015, nomor: 22/K/KS/IX/2015 tanggal 16 September 2015, KASN dapat meminta pemblokiran Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan tidak Melayani Pengurusan Kepegawaiannya Kepada Para Pejabat yang terkait dengan Rekomendasi yang disampaikan KASN ini bila tidak ditindaklanjuti.

Dalam surat tersebut disebutkan agar Bupati Agara dapat segera melaksanakan peninjauan ulang terhadap PPT Pratama yang sudah dilantik dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah surat diterima dan segera dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama.

Namun ternyata surat rekomendasi dari KASN tersebut Cuma dianggap sampah oleh Bupati Aceh Tenggara dan sampai berita ini diturunkan belum juga ditindaklanjuti oleh Bupati.

Menurut info, lanjutnya, ketua panitia pansel Pratama dan pejabat lainnya tengah sedang berangkat ke Jakarta.

“Tujuan keberangkatan mereka ke KASN itu untuk apa, ? Mungkin rekomendasi dari KASN tersebut ingin dibatalkan oleh Pemkab Agara.” Serunya keheranan.

Amri menjelaskan, sesuai Pasal 32 ayat (1) UU RI nomor 5 Tahun 2014, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat lembina kepegawaian, pejabat berwenang, atau kepada Presiden, terkait penerapan sistem merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti.

“Saya mohon ketua KASN melaporkan Bupati Agara ke Presiden, kerena kerap melakukan kesalahan sama dan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN, pungkas Amri (TIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *