Bedah Rumah Jangan Jadi Lahan KKN

KUTACANE

Berbagai kalangan di Aceh Tenggara berharap, program rehab atau bedah rumah warga kurang mampu yang tengah digelontorkan pemerintah,dalam pelaksanaannya agar tidak menjadi ladang subur praktek KKN.

Banyaknya tudingan terkait tertutup dan kurangnya transparansi petugas yang diterjunkan untuk melakukan pengambilan data terhadap rumah warga yang bakal mendapat program bedah rumah yang bersumber dari aspirasi anggota DPR-RI tersebut

Beberapa narasumber yang enggan disebut identitasnya di media menyebutkan bahwa seharusnya program bedah rumah yang digagas oleh Irmawan selaku anggota DPR-RI dapil Aceh I bisa meminimalkan jumlah warga kurang mampu yang rumahnya tak layak huni lagi.

Namun, sayang nya karena tertutup nya petugas dan dicurigai adanya permainan kongkalikong dalam pendataan ditakutkan malah program tersebut tidak tepat sasaran.

Pasalnya, pendataan yang dilakukan petugas ditengarai sarat muatan politis dan berbau nepoitisme,karena warga yang mendapat program bantuan rehab rumah aspirasi tersebut, diutamakan bagi warga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pencetus program dan pengusul program rehab atau bedah rumah warga kurang mampu.

Akibatnya penentuan bagi 340 warga yang mendapat bantuan disebut-sebut sebagian kurang layak mendapat bantuan, namun sebagian lagi warga yang layak mendapat rehab atau bedah rumah,malah gigit jari karena tak amsuk dalam daftar penerima bantuan bedah rumah.

Bahkan yang lebih parah lagi,ada beberapa warga disebut-sebut mendapat bantuan program bedah rumah,dalam penentuannya tak melibatkan pengulu kute,dan hanya dijalankan petugas sendiri sesuai masukan oknum tertentu dari pengurus dan simpatisan partai tertentu,itu pun jika ada hubungan darah dengan penentu kebijakan.

Rumor yang beredar ditengah masyarakat juga menyebutkan,ada dalam satu keluarga mendapat bantuan bedah rumah dua sampai tiga orang,namun sebaliknya ada warga yang layak mendapat bantuan bedah rumah,malah terabaikan dan terpaksa gigit jari.

PPTK Rumah bantuan aspirasi DPR-RI di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Aceh Tenggara,Suci R.kepada SuaraKita via telepon selular,Jumat (9/8), berdalih tak tahu menahu siapa saja yang dapat rumah bantuan dan sampai dimana sudah prosesnya,karena yang tahu masalah tersebut,Koordinator Fasilitator di Kabupaten.

Sedangkan pihak PPTK dari Dinas Perkimtan Aceh Tenggara,tak ikut menentukan siapa yang mendapat bantuan rehab atau bedah rumah di Aceh Tenggara,tapi hanya menerima laporan siapa saja nantinya yang dapat bantuan bedah rumah,yang tahu petugas di lapangan,”tuding Suci.

Koordinator Fasilitator bedah rumah aspirasi DPR-RI di Aceh Tenggara yang tau mau menyebutkan namanya ketika dikonfirmasi via telepon selular, membantah jika pihak PPTK tak mengetahui jumlah penerima bedah rumah bantuan dan siapa saja yang dapat dari 340 penerima manfaat tersebut.

pasalnya yang meneken dan menetapkan penerima bantuan bedah rumah tersebut,pihak PPTK sendiri dari Dinas Perkimtan Aceh Tenggara.

Bahkan, karena tertutupnya terhadap informasi terkait bedah rumah aspirasi yang digagas anggota DPR-RI, Irmawan,Korfas,malah menanyakan untuk apa konfirmasi terkait kegiatan bedah rumah tersebut,apalagi data penerima rumah bantuan 2019 tersebut

”Nanti lah pak sepulangnya saya dari Aceh kita ketemu dan saya sebutkan nama saya beserta data 340 warga penerima bantuan bedah rumah di Aceh Tenggara tersebut. (Aditya/Dika)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *